"Indonesia menjadi Ketua ASEAN nanti harus menjadi pionir demokratisasi di ASEAN. Sehingga negara yang tidak konsisten dengan demokrasi seperti Myanmar layak dikeluarkan dari ASEAn," ujar Ketua Asean Inter-Parliamentary Myanmar Caucus (AIPMC), Eva Kusuma Sundari, dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/11/2010).
Menurut Eva, Myanmar telah melanggar aturan ASEAN. Eva menyebut Myanmar sudah keluar dari kesepakatan ASEAN dalam hal konsistensi terhadap pelanggaran HAM.
"Apalagi ASEAN sedang membangun imej melawan pelanggaran HAM dan kejahatan
kemanusiaan," jelas Eva.
Menurut Eva, seharusnya Indonesia mengambil kesempatan mengkampanyekan demokrasi ke negara ASEAN. Posisi Indonesia sebagai KEtua ASEAN sangat memungkinkan menyebar semangat demokratisasi dan membebaskan ASEAN dari pelanggaran HAM.
"Kalau nggak ada dampaknya bagi demokratisasi regional, Indonesia tidak berperan sebagai Ketua ASEAN,"papar Eva.
Hal senada disampaikan oleh anggota AIPMC yang juga anggota Komisi II DPR dari FPDIP, Budiman Sudjatmiko. Budiman menuturkan bahwa Indonesia harus segera membawa ASEAN melakukan evaluasi keanggotaan Myanmar di ASEAN. Jika disepakati oleh semua anggota ASEAN, Indonesia harus memutuskan pemberhentian Myanmar dari keanggotaan ASEAN.
"Minimal dilakukan evaluasi. Indonesia harus menjadi pimpinan ASEAN yang juga negara demokrasi terbesar di ASEAN harus melakukan demokratisasi di kawasan ASEAN," ujar Budiman.
0 komentar:
Posting Komentar