PANDANGAN UMUM FRAKSI
DEMOKRAT KERAKYATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN FAKFAK
TERHADAP RANCANGAN APBD KABUPATEN FAKFAK T.A 2012
DALAM SIDANG PARIPURNA DPRD
KABUPATEN FAKFAK
MASA SIDANG KE 4 TAHUN 2011
Yang kami hormati :
1.
Saudara
Bupati Fakfak
2.
Ketua DPRD
Kabupaten Fakfak
3.
Para Wakil
Ketua DPRD Kabupaten Fakfak
4.
Rekan rekan
Anggota DPRD Kabupaten Fakfak
5.
Anggota
Muspida Kabupaten Fakfak
6.
Ketua
Pengadilan Negeri Fakfak
7.
Kepala-Kepala Dinas, Badan dan Kantor instansi otonom
dan vertical.
8.
Pimpinan
BUMD, BUMN
9.
Pipinan
Partai Politik, Pimpinan Asosiasi, Organisasi Kemasyarakatan, Para Pimpinan
Perguruan Tinggi dan Pimpinan LSM.
10.
Para Perwira
TNI, Polri
11.
Pimpinan
Organisasi Wanita,Tokoh Masyarakat, Totoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan seluruh
masyarakat Kabupaten Fakfak yang kami cintai dan kami banggakan.
Assalamu
Alikum Wr, Wb., Syalom dan Salam Sejahtera
untuk kita semua.
Selaku umat yang beragama, tentu kita patut bersyukur kepada Tuhan
Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan penyertaannyalah maka kita pada hari ini
dapat bersama-sama menghadiri Rapat Pleno Kedua Sidang Paripurna DPRD Kabupaten
Fakfak Masa Sidang Ke 4 Tahun Sidang 2011 dalam keadaan sehat Walafiat.
Saudara Bupati, Sidang Dewan Yang Mulia dan Hadirin yang kami hormati...
Sebelum saya membacakan Pandangan Umum Faksi Demokrat Kerakyatan
terhadap Rancangan APBD Tahun 2012 ini, perkenankan saya mewakili rekan-rekan
dari Fraksi Democrat Kerakyatan lebih
dahulu menyampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati yang telah berkenan
hadir dan menyampaikan Pidato Pengantar Nota Keuangan RAPBD Tahun 2012 pada Rapat
Pleno Pertama Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Fakfak Masa Sidang Ke 4 Tahun
Sidang 2011.
Kami menyadari bahwa pelaksanaan pembahasan RAPBD T.A. 2012 ini
seogianya berlangsung pada bulan Oktober-Nopember 2011 sesuai kelender perencanaan pembangunan
nasional, tetapi karena satu dan lain hal terpaksa kita baru dapat
melaksanakannya pada saat ini. Namun meskipun demikian seperti kata orang bijak
lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Mudah-mudahan kedepan hal ini
tidak terulang lagi. Untuk itu maka demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan
pembangunan daerah yang kita cintai ini, saya mewakili teman-teman anggota
Fraksi Demokrat Kerakyatan mengajak kita semua supaya tahun depan dan
seterusnya kita sepakat dan memiliki
komitmen yang kuat untuk membangun koordinasi yang lebih baik lagi.
Saudara Bupati, Sidang Dewan Yang Mulia dan Hadirin yang kami hormati...
Setelah membaca dan mencermati Pengantar Nota Keuangan RAPBD T.A.
2012, ternyata permasalahan pokok dan
tantangan pembangunan Kabupaten Fakfak
Tahun 2012 tidak berbeda dengan tahun 2011. Hal ini mengandung arti bahwa
ternyata tidak ada pengaruh yang
signifikan dari pemanfaatan sumberdaya tahun 2011 terhadap pemecahan
permasalahan pokok dan tantang pembangunan di Kabupaten Fakfak selama tahun
2011 sehingga permasalahan pokok dan tantangan tersebut masih terbawa ke tahun 2012. Padahal
anggaran dan sumberdaya yang dialokasikan pada tahun 2011 tersebut seogianya bertujuan
untuk mengatasi permasalahan dan tantangan pembangunan Tahun 2011. Yang menjadi
pertanyaan kami berapa tahun lagikah permasalahan dan tantangan pembangunan tersebut bisa bergeser...mohon
penjelasan saudara bupati.
Saudara Bupati, Sidang Dewan Yang Mulia dan Hadirin yang kami hormati...
Tahun anggaran 2012 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD
2011-2015 dengan visi Terwujudnya
keadilan ekonomi dan keadilan social menuju masyarakat Fakfak yang maju,
mandiri dan sejahtera yang dilandasi oleh nilai-nilai religius dan kearifan
local. Visi tersebut tentunya bukan
sekedar mimpi belaka melainkan harus
terwujud pada tahun 2016 yang dibuktikan dengan
indicator-indikator yang jelas dan terukur. Jika visi tersebut tidak terwujud maka saudara
Bupati dan Wakil Bupati harus dapat menerima
dan mengakuinya sebagai sebuah
kegagalan. Ini pesan dari masyarakat
supaya menjadi perhatian.
Tekait dengan perwujudan visi tersebut, kami dari Fraksi Democrat Kerakyatan juga mengingatkan
kepada saudara Bupati supaya
kebijakan anggaran dan
pemanfaatan sumberdaya pembangunan pada tahun 2012 hingga Tahun 2016 konsisten
untuk menciptakan rasa keadilan dan keberdayaan masyarakat. Hal ini kami
sampaikan karena mengingat adanya keluhan masyarakat kampung bahwa sekarang mereka sudah merasa
terlupakan karena katanya pemerintah yang sekarang sudah lebih memperhatikan pembangunan di wilayah perkotaan. Kecemburuan
social ini hanya dapat diminimalisir dengan cara memperhatikan rasionalisasi belanja pembangunan antara kota dan kampung.
Saudara Bupati, Sidang Dewan Yang Mulia dan Hadirin yang kami hormati...
Sebagai wujud demokrasi di Tingkat Kampung maka pelaksanaan proses
perencanaan tingkat kampung harus benar-benar dilaksanakan melalui musyawarah
perencanaan kampung dengan memposisikan komponen masyarakat kampung sebagai stakeholders
utama dan hasil-hasil perencanaan kampung juga harus terakomodir dalam RKPD. Hal ini perlu kami sampaikan karena dalam
RAPBD tahun 2012 kurang terlihat adanya aspirasi masyarakat kampung.
Saudara Bupati, Sidang Dewan Yang Mulia dan Hadirin yang kami hormati...
Proses pembangunan tentu harus berjalan dinamis dan berkesinambungan artinya
hasil-hasil kemajuan pembangunan yang diperoleh pada tahun sebelumnya tentu harus
menjadi landasan atau acuan bagi pelaksanaan pembangunan selanjutnya. Namun berbeda dengan pembangunan daerah
Kabupaten Fakfak yang kita cintai ini dimana keberhasilan pembangunan dimasa lalu ternyata
tidak menjadi landasan perencanaan
pembangunan untuk masa berikutnya. Hal ini terbukti karena pada tahun 2010 PAD Kabupaten Fakfak sudah ditargetkan sebesar Rp 34.288.019.482,-
dan terealisasi sebesar Rp. 20.557.095.238
tetapi pada tahun 2011 hanya sebesar
Rp. 11.252.484.153,- kemudian
pada tahun 2012 hanya Rp. 14.940.539.427,-
. Hal ini mengandung arti bahwa besarnya PAD pada tahun 2012 menurun sebesar Rp. 19.347.480.055,- atau sebesar
56,43 %. dari tahun 2010.
Anjloknya penurunan target PAD pada tahun 2012 dari tahun 2010 tentu mengundang
pertanyaan. Apakah pemerintah pada tahun 2012 ini merasa pesismis untuk
mencapai target PAD yang lebih besar atau memang target PAD pada tahun 2012 sengaja
dibuat kecil supaya realisasinya nanti bisa melebihi target sehingga dapat dianggap
menjadi sebuah prestasi. Mohon penjelasan saudara Bupati.
Saudara Bupati, Sidang Dewan Yang Mulia dan Hadirin yang kami hormati...
Kalau kita perhatikan sumber-sumber PAD pada tahun 2012 ternyata target
Hasil pengelolaan kekayaan daerah dari tahun 2010 juga mengalami penurunan dari
Rp. 8.165.282.583, pada tahun 2010 menjadi Rp. 5.200.000.000,- pada tahun 2012
. Target tersebut juga bahkan masih berada dibawah realisasi hasil Pengelolaan
kekayaan daerah pada tahun 2010 yang besarnya Rp. 6.494.744.786,- . Hal ini
juga perlu penjelasan dari saudara Bupati
mengapa hasil pengelolaan kekayaan daerah pada tahun 2012 jauh dibawah
tahun 2010.
Saudara Bupati, Sidang Dewan Yang Mulia dan Hadirin yang kami hormati...
Sumber penerimaan PAD yang meningkat baik dari tahun 2010 dan
tahun 2011 adalah penerimaan Pajak daerah dan Retribusi daerah. Realisasi Pajak
daerah pada tahun 2010 hanya Rp. 1.001.702.930,- pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.166.500.000,- kemudian pada tahun 2012
target Pajak Daerah naik menjadi Rp 2.160.000.000,- . Demikian juga dengan
Retribusi daerah pada tahun 2010 hanya Rp. 2.448.415.320,- tetapi pada tahun
2011 naik menjadi 2.862.500.000,- dan kemudian pada tahun 2012 ditargetkan naik
menjadi Rp. 4.979.039.427,-. Artinya pada tahun 2012 target kenaikan penerimaan
kedua sumber PAD tersebut (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) sangat cukup signifikan.
Kami dari Fraksi Demokrat Kerakyatan sesungguhnya memberikan
apresiasi terhadap naiknya kontribusi sumber-sumber PAD namun kalau bisa jangan
karena kebijakan instan yang berdampak pada beban masyarakat seperti
menaikkan tarif pajak atau retribusi. Terkait dengan hal tersebut mohon penjelasan
saudara bupati...tentang upaya-upaya konkrit yang akan dilakukan pemerintah
dalam menaikkan penerimaan pajak dan retribusi tersebut.
Saudara Bupati, Sidang Dewan Yang Mulia dan Hadirin yang kami hormati...
Kalau kita perhatikan dengan cermat 6 pokok permasalahan dan
tantangan pembangunan Kabupaten Fakfak tahun 2012 dengan kebijakan umum belanja daerah maka
terlihat ada ketidaksingkronan antara belanja daerah dengan kegiatan-kegiatan
dalam upaya pemecahan permasalahan dan tantangan pembangunan. Dalam
permasalahan pokok dan tantangan pembangunan jelas dikatakan bahwa masih
rendahnya kualitas serta layanan kesehatan terutama di kampung. Ternyata
alokasi anggaran untuk kegiatan
perbaikan sarana dan prasarana kesehatan maupun peningkatan layanan
kesehatan di tingkat kampung sangat minim bahkan nyaris tidak terlihat. Belanja kesehatan ternyata hanya
terkonsentrasi untuk pembangunan dan pengadaan sarana prasarana RSUD. Demikian juga
tentang lemahnya peran koperasi dan UKM
ternyata alokasi anggaran belanja langsung untuk pemberdayaan koperasi dan UKM sangat minim dan tidak ada alokasi anggaran
untuk bantuan modal usaha koperasi dan UKM yang selama ini dianggap jadi
permasalahan koperasi dan UKM.
Terkait dengan itu maka diharapkan agar kebijakan umum anggaran
belanja lebih konsistensi untuk
mengatasi permasalahan pokok dan tantangan pembangunan.
Saudara Bupati, Sidang Dewan Yang Mulia dan Hadirin yang kami hormati...
Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) yang
berfungsi mengelola Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 14.940.539.427,-
ternyata membutuhkan anggaran Belanja melebihi Pendapatan Asli Daerah yaitu
sebesar Rp. 23.452.879.196,- dengan rincian Belanja Tidak langsung sebesar Rp.
7.500.836.695.- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 15.952.042.501.
Kalau kita melihat untung atau ruginya, sesungguhnya lebih baik
dinas tersebut diligwisasi saja, biarlah daerah ini tidak punya PAD, kalau toh
PAD tersebut juga tidak cukup untuk membiayai kebutuhan pengelolanya. Ada tiga
keuntungan kalau dinas tersebut diligwidasi yaitu :
Yang pertama : Beban
anggaran belanja bisa berkurang
Yang
Kedua : Masyarakat terbebas dari beban pajak dan retribusi .
Yang
Ketiga : Beban anggaran yang seharusnya untuk dinas tersebut dapat
dialihkan untuk menunjang kegiatan lain yang lebih bermanfaatan bagi
masyarakat.
Hal
ini kami sampaikan hanya sebuah contoh atau gambaran bahwa dalam pengalokasian
anggaran tahun 2012 tidak memperhatikan rasionalitas anggaran akibatnya terjadi
pemborosan yang merugikan daerah.
Saudara Bupati, Sidang Dewan Yang Mulia dan Hadirin yang kami hormati...
Dalam tubuh BPPKAD ada dua
SKPD yaitu DPPKAD (SKPD) dan DPPKAD (PPKD) . Kedua SKPD tersebut membutuhkan alokasi belanja yang
tidak sedikit namun kalau kita melihat pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD Tahan 2012 tentang Rincian APBD menurut Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan T.A. 2012 yang ada hanya
organisasi DPPKAD (SKPD) dengan Kode
1.20.0501 sedangkan organisasi DPPKAD (PPKAD) dengan kode 1.20.0502
tidak termuat dalam lampiran tersebut. Untuk itu mohon penjelasan dari
saudara Bupati mengapa DPPKAD (PPKD) tersebut tidak termuat.
Saudara Bupati, Sidang Dewan Yang Mulia dan Hadirin yang kami hormati...
Dalam
lampiran Rancangan peraturan daerah RAPBD Tahun 2012 tentang Rincian APBD
menurut urusan Pemerintahan daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
T.A. 2012 pada organisasi DPPKAD (SKPD) dengan
kode 1.20.0501 besarnya PAD tahun
2012 tertulis Rp. 13.124.000.000,- dan Retribusi Daerah
sebesar Rp. 3.162.500.000,- tetapi dalam
Pengantar Nota Keuangan RAPBD Tahun 2012 besarnya PAD Tahun 2012 sebesar Rp. 14.940.539.427 dan Retribusi Daerah
sebesar Rp. 4.979.039.427,-. Supaya
tidak membingungkan kami di dewan ini dan juga seluruh masyarakat Kabupaten
Fakfak maka mohon penjelasan saudara Bupati yang mana sesungguhnya
prediksi PAD yang benar. Apakah yang tertulis dalam Pengantar Nota Keuangan
T.A. 2012 atau yang tertulis dalam Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan T.A. 2012.
Saudara Bupati, Sidang Dewan Yang Mulia dan Hadirin yang kami hormati...
Dalam sejarah pembangunan daerah Kabupaten Fakfak yang kita cintai
ini, baru ada 6 unit kerja yang memberikan kontribusi terhadap PAD yaitu Dinas
Keluatan dan perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas
Pekerjaan Umum, Dinas Perindag dan Dinas Pertanian dan Peternakan.
Dari ke enam unit kerja tersebut yang memberikan kontribusi terbesar adalah Dinas Kelautan dan
Perikanan dan yang terkecil
adalah kontribusi Dinas pertanian dan
peternakan. Namun melihat alokasi anggaran untuk belanja organisasi
ternyata pengalokasian anggaran untuk ke
enam unit kerja ini sangat tidak proporsional artinya tidak sesuai dengan potensinya.
Seharusnya pemerintah lebih mendorong unit kerja yang lebih potensial dan bila
perlu memberikan penghargaan (reward) bagi yang memberikan kontribusi terbesar.
Saudara Bupati, Sidang Dewan Yang Mulia dan Hadirin yang kami hormati...
Mengingat adanya program Argropolitan di wilayah Distrik Bomberay,
Minapolitan di Wery Distrik Fakfak Timur dan agrowisata di Distrik Kramongmongga
pada tahun 2012. Kami harapkan agar program ini tidak senasib dengan program
Agribisnis pada periode sebelumnya yang tidak tau hasilnya. Apabila program ini
tidak berhasil maka pemerintah harus berani mengatakan tidak berhasil dan jangan ada lagi alasan-alasan klasik yang
menyalahkan kondisi wilayah apalagi menyalahkan kapasitas masyarakat seperti
periode sebelumnya. Karena program itu ada justru untuk mengatasi persoalan-persoalan
ketidakberdayaan masyarakat termasuk rendahnya kapasitas masyarakat.
Kemudian
memahami konsep ketiga program tersebut adalah merupakan konsep
program pengembangan kawasan (mikro special) maka ada tentu ada wilayah yang
menjadi pusat kegiatan (central land) dan juga ada yang dianggap menjadi
wilayah penyangga (hinter land). Oleh sebab itu maka kami mohon penjelasan
saudara Bupati tentang wilayah-wilayah yang ditetapkan menjadi pusat kegiatan
(Central land) dari program Agropolitan,
Milapolitan dan Agrowisata tersebut serta apa saja kegiatan-kegiatan yang
direncanakan di wilayah-wilayah yang dianggap penyangga (hinter land).
Saudara Bupati, Sidang Dewan Yang Mulia dan Hadirin yang kami hormati...
Pembangunan bandara di Kampung si Boru Distrik Fakfak Barat tentu
akan membawa perubahan social di sekitarnya, oleh sebab itu kami sarankan agar
pemerintah juga memperhatikan pembangunan baik infrastruktur jalan menuju Kampung
Siboru dan menuju Bandara Siboru serta jembatan Murmre yang menjadi penghubung
utama kampung Siboru,Sipatnanam, Werfra
sebagaimana aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Distrik Fakfak
Barat khusunya Kampung Siboru dan Kampung Sipatnanam. Selain itu pemerintah
juga perlu memperhatikan pembangunan ekonomi masyarakat di
sekitarnya supaya mereka nanti bisa
merespon perubahan social yang akan terjadi dan tidak menjadi masyarakat
marginal yang terpinggirkan.
Saudara Bupati, Sidang Dewan Yang Mulia dan Hadirin yang kami hormati...
Sesuai dengan
visi Bupati dan Wakil Bupati Fakfak periode 2011-2016 bahwa kearifan local merupakan hal yang sangat penting untuk
dipertahankan. Kearifan local tentu terlahir dari budaya masyarakat dan
lingkungan terutama adat. Di Kabupaten Fakfak ini ada satu
lembaga/ dewan adat yang sangat kuat dan selalu memberikan perhatian untuk
kemajuan daerah ini yaitu Dewan Adat
Bahammata. Karena perhatiannya yang
begitu besar untuk tanah ini dan daerah yang kita cintai ini maka mereka selalu dianggap sebagai kelompok
ektrim oleh pemerintahan masa lalu dan kurang mendapat perhatian. Untuk itu
kami dari Fraksi Democrat Kerakyatan menyarankan kepada pemerintah supaya menghargai
kegiatan-kegiatan dewan Adat Bahammata terkait dengan nilai-nilai kearifan lokal, memperhatikan pengurus
Dewan Adat Bahammata serta berkenan
memfasilitasi pembangunan Rumah Dewan Adat Bahammata.
Saudara Bupati, Sidang Dewan Yang
Mulia dan Hadirin yang kami hormati...
Melihat
persolan kebutuhan masyarakat yang berkepanjangan hingga saat ini terutama
masalah Listrik yang setiap menit
hidup-mati, Air dari PDAM yang tidak
mengalir dan BBM yang langka di SPBU seakan daerah ini tidak memiliki
pemerintah yang bisa mengatur semua itu dengan baik. Oleh sebab itu kami dari Fraksi Demokrat
Kerakyatan meminta keseriusan pemerintah untuk mengatasi ketiga persoalan yang menyangkut kebutuhan
dasar masyarakat tersebut.
Perlu kami
sampaikan bahwa menyangkut persoalan BBM pada SPBU ini telah terjadi dari waktu ke waktu, padahal
para supir angkot dan masyarakat pengguna BBM lainnya telah berulang-ulang
melakukan unjuk rasa guna menyampaikan
aspirasi dan permasalahan kelangkaan BBM pada SPBU baik kepada DPR maupun kepada Bupati, namun
hingga saat ini persoalan kelangkaan BBM pada SPBU tersebut belum juga dapat
teratasi. Untuk itu kami dari Fraksi Demokrat Kerakyatan meminta kepada saudara
Bupati supaya segera melakukan kajian dan evaluasi terhadap pengelolaan SPBU guna mengetahui akar permasalahan yang
sesungguhnya serta mencari solusi pemecahan masalahannya.
Saudara Bupati, Sidang Dewan Yang
Mulia dan Hadirin yang kami hormati...
Setelah
melihat dengan cermat tentang rencana program/kegiatan Tahun 2012 ternyata
pokok-pokok pikiran dewan yang tidak
terakomodir pada RAPBD Perubahan tahun 2011 juga tidak diakomodir pada RAPBD
tahun 2012. Untuk itu maka kami Fraksi Democrat Kerakyatan mengingatkan kepada
saudara Bupati bahwa pokok-pokok pikiran
dewan yang keluar dari mulut dewan pada sidang paripurna dewan jangan
maknai hanya sekedar nyayian seorang
pengamen dipinggiran jalan, tetapi tolong hargai dia paling tidak seperti bunyi roda kenderaan
yang kempes di tengah jalan ...supaya ada pikiran untuk menambalnya.
Saudara Bupati, Sidang Dewan Yang
Mulia dan Hadirin yang kami hormati...
Sebelum
mengakhiri padangan Umum Fraksi Demokrat Kerakyatan kami memberikan apresiasi
yang luar biasa terhadap capaian kinerja pemerintah daerah saat ini dibawah
kepemimpinan saudara Bupati Moh.Uswanas dan Saudara Wakil Bupati Donatus
Nimbitkendik yang dalam Satu Tahun Dua Puluh Satu Hari menjabat sebagai Bupati
dan Wakil Bupati telah terlihat berbagai kemajuan pembangunan terutama
pembangunan infrastruktur yaitu jalan dalam kota sudah cukup bagus, pembangunan
rumah Sakit, pembangunan kantor Pemerintah terpadu dan Bandara Internasional di
Siboru, pembangunan Politehnik, Penyelesaian masalah STIKIP serta penambahan
quota BBM yang diperjuangkan pemerintah daerah. Kemudian
dalam kurun waktu yang begitu singkat dapat menghadirkan beberapa
menteri dan perwakilan menteri untuk melihat perkembangan pembangunan di daerah
ini. Namun ada rasa kecewa dari Fraksi Demokrat kerakyatan terhadap tingkat
kehadiran kepala SKPD dan Kabag-Kabag di setiap SKPD untuk ikut serta pada
setiap jalnnya Sidang-Sidang Dewan.
Demikian Pandangan
Umum Fraksi Demokrat Kerakyatan terhadap RAPBD Kabupaten Fakfak Tahun 2012, atas
perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu Alaikum Wr Wb. Syalom......
Fakfak 27 Desember 2011
Fraksi
Demokrat Kerakyatan DPRD Kabupaten Fakfak
Ketua / Pelapor
SEMUEL
HEGEMUR,SE
Fraksi Demokrat Kerakyatan :
KETUA : SEMUEL HEGEMUR, SE
WAKIL KETUA :
ANDREAS HOMBORE
SEKRETARIS : ABDULRAHMAN MOHMIANGGA
ANGGOTA : GODLIEF HEHAKAYA,SE
:
ISKANDAR TASSA, AMd
:
WILHELMINA WOY
:
H. EFENDI,S.Hi
:
AYUBA PALEMBANG
Postingan
0 komentar:
Posting Komentar